CERPEN : Bajingan-Bajingan Politik

SABTU itu, saya dan teman-teman se-FISIPOL  sedang duduk santai di Taman Fisipol. Seperti biasa, tiap Sabtu ada diskusi sosial politik di taman itu. Mereka membuat kelompok dengan jumlah anggota sekitar 10 mahasiswa per kelompok. Kelompok saya merupakan kelompok ke-11 dan dinamakan Kelompok-11.

“Hai! Apa yang akan kita bicarakan hari ini?” Maskan yang berbaju batik bertanya.

“Biasa. Sekarang soal kebrengsekan-kebrengsekan politisi,” sahut saya sebagai ketua kelompok.

“Ya,iyalah. Kalau menurut saya, sekitar 70% dari mereka berpolitik kan tujuannya untuk memperkaya diri sendiri,” komentar Rita yang berwajah cantik.

“Setuju! Memperjuangkan rakyat merupakan prioritas ke-9999,” sahut Saka.

“Tapi kenapa ya, kok masih ada saja rakyat yang memilihnya,” tanya saya.

“Ya,iyalah. Sekitar 70% rakyat pemilih tergolong masih bodoh. Tidak faham politik. Mereka terlena janji-janji muluk dari para politisi. Janji inilah janji itulah. Bahkan janji akan diberi proyek jika mereka menang,” kata Didik Wahyudi.

“Bukan hanya itu. Para pemilih kadang-kadang terpengaruh uang. Terpengaruh praktek-praktek money politics,” sahut Rita.

“Kalau menurut saya, penyebabnya banyak. Antara lain terpengaruh hasil-hasil survei politik yang dibayar oleh parpol tertentu. Juga terpengaruh iklan-iklan di televisi. Juga terpengaruh figur atau tampilan sang politisi. Juga bisa karena faktor popularitas si politisi,” saya menambahkan.

“Masih ada lagi. Ada juga para pemilih takut bersikap golput. Soalnya ada fatwa haram golput dari MUI. Juga kalau golput, takut dianggap warganegara yang tidak baik,” kata Maskan sambil memakan bakso. Siang itu kami bersepuluh memang asyik makan bakso di taman Fisipol yang cukup sejuk di bawah pohon-pohon yang rindang.

“Hmmm,betul. Tapi yang keterlaluan adalah, ada parpol tertentu yang menyogok saksi dan oknum KPUD maupun KPU agar memanipulasi data. Bayangkan, kalau satu saksi disogok Rp 5 juta, siapa yang tidak tergiur? Begitu pula kalau satu oknum KPUD disogok Rp 10 juta, siapa tak tergoda? Terus, kalau oknum KPUD ditawari jabatan tinggi di parpol tersebut dan imbalan Rp 1 M, siapa yang tidak tertarik?” tambah Rita sambil minum es campur.

“Lebih parah lagi cara-cara memanipulasi DPT atau daftar pemilih tetap. Untuk daerah-daerah tertentu, jatah DPT-nya dikurangi hingga 50%. Misalnya, wilayah Jl.Pandegelang, Suralaya. Mayoritas penduduknya adalah pendukung PDI-B, maka hanya 50% saja yang diberi kartu pemilih. Selebihnya digunakan untuk menggelembungkan suara parpol tertentu…” Didik Wahyudi berkomentar dengan semangat. Kebetulan, dia memang tinggal di Jl. Pandegelang dan tidak mendapatkan kartu pemilih.

Diskusi memang cukup menyenangkan karena kadang-kadang diselingi gelak tertawa karena ada hal-hal yang lucu dalam sistem perpolitikan di negara kita. Misalnya, satu desa semua warganya memilih parpol tertentu karena diancam kadesnya. Jika parpol lain yang dipilih, mereka diancam tidak akan diberikan KTP atau bahwa akan diusir dari desanya. Tentu, itu diucapkan dengan kalimat-kalimat diplomatis.

“Tetapi, bisa juga kecurangan pemilu ada di tingkat pusat. Seperangkat komputer yang dibeli tidak digunakan lantas perhitungan dilakukan secara tidak otomatis. Di pusatlah terjadinya manipulasi data secara besar-besaran. Masak iya, ada suara parpol semula Cuma dapat 5% tiba-tiba mendapat suara sebesar 25%? Aneh,bukan?” kata Agung yang semula hanya sebagai pendengar.

“Iya. Pemilu offline seperti sekarang memang sangat rawan kecurangan. Apalagi, berkas-berkas pemilu segera dimusnahkan dengan cara dibakar. Tentu, tujuannya untuk menghilangkan bukti-bukti,” begitu pendapat Maskan.

“Setelah mereka menanh, pasti korupsi. Maklum, biaya politik di negara kita mahal.,” singkat komentar Jerry.

“Iya.Korupsi disegala bidang. Ya di legislatif,ya di yudikatif ya di eksekutif. Trias politika telah berubah menjadi kumpulan bajingan politik. Kasus-kasus besar selalu ditutup-tutupi. Andaikan sampai di pengadilan, maka perkaranya tidak pernah tunas.

Ini merupakan ciri-ciri bahwa ada orang kuat terlibat di dalam kasus itu,” itu hasil analisa Sandy Waskito.

“Kalau sudah menang, atau jadi menteri, mereka tak serius mengurusi rakyat. Buktinya, garam impor, kedelai impor, beras impor, bawang putih impor, daging sapi impor, sayur mayur impor, BBM impor…dan lain-lain juga impor. Padahal, kita kaya dengan tanah yang subur. Kekayaan alam kitapun dijual murah ke kapitalis asing dengan harga yang luar biasa murah dengan tujuan untuk mengangsur utang…” ucap Sandy Waskito lagi.

“Pemborosan juga luar biasa besar. Membeli mobil mewah untuk para menteri. Membeli pesawat terbang mewah untuk presiden. Banyaknya staf ahli ini itu, banyaknya komisi ini itu, banyaknya satgas ini itu, banyaknya tim ini tim itu. Bayngkan, 30% APBN bocor atau dikorupsi. Nilainya sekitar Rp 400 Triliun. Bayangkan…Sementara masyarakat miskin tetap miskin….,” komentar Maskan.

“Motivasi mereka berpolitik memang ingin kaya raya dengan menghalalkan segala cara. Jika perlu dengan cara korupsi atau merampok uang negara yang sesungguhnya juga uang rakyat,” kata saya.

“Betu, Harry. Korupsi sudah ada di mana-mana. Tidak hanya di pusat, di daerah-daerah hingga ke desa-desa juga ada korupsi. Di mana ada proyek, di situlah ada korupsi…” kata Rita.

“Padahal, mereka rajin shalat,lho…,” komentar Slamet yang sedari tadi diam.

“Ha…ha…ha…! Shalat ataupun agama cuma basa-basi saja. Kalau sudah urusan uang, agama dikesampingkan. Uang adalah Tuhan mereka. Mereka sudah terjebak menjadi orang munafik dan kafir. Itulah fakta-fakta yang ada di negara kita,…” keluh Nenden yang sedari tadi juga diam saja.

Semua tampak senang mengikuti diskusi bergaya obrolan itu. Sambil makan bakso, minum es campur atau makan pisang goreng atau kue-kue lainnya. Bahkan tiga teman saya juga sambil asyik membuka laptopnya.

“Lantas,apa penyebabnya dan bagimana solusinya?” tanya Nenden.

“Kalau menurut saya sih, itu masalah sistem dan moral. Masalah sistem meliputi sistem politik yang mahal. Sistem ini harus diubah. Sedangkan masalah moral, itu harus diberikan sejak usia dini. Harus ada pendidikan moral sejak tingkat TK hingga perguruan tinggi. Semacam matapelajaran atau matakuliah ‘Budi Pekerti’. Pelajaran agama juga harus bernuansa pendidikan budi pekerti. Di samping itu penegakan hukum juga harus tegas. Semua bisa terealisasi kalau kita punya presiden yang berani,tegas,jujur,cerdas,amanah,kreatif, pro rakyat dan berani menasionalisasikan seluruh sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah bangsa bodoh.” kata saya.

“Betul! Musuh bangsa kita sekarang adalah KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk pungli. Hukumannya harus diperberat. Cuma, ya itu tadi tergantung kualitas presidennya,…” komentar Didik Wahyudi.

“Iya,sih. Selama presidennya bajingan politik, menterinya bajingan politik, gubernurnya bajingan politik, bupati atau walikotanya bajingan politik…dan trias politikanya diisi bajingan-bajingan politik, maka korupsi, kolusi dan nepotisme tetap akan hidup subur makmur di negara kita,” kata Nenden.

“Setuju! Selama kita punya presiden berjiwa bajingan politik dan menteri-menterinya yang berjiwa bajingan politik serta trias politika yang berjiwa bajingan politik, tak akan pernah ada perbaikan di negara kita,” komentar saya sebagai kesimpuan.

Acara diskusipun saya tutup dan diteruskan dengan nyanyi-nyanyi bersama. Apalagi Nenden dan Maskan membawa gitar akustik.

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: