CERPEN: Republik Sandal Jepit


SEPERTI biasa, tiap Selasa pagi, para mahasiswa fakultas filsafat di negeri yang menamakan dirnya Republik Sandal Jepit, berkumpul di taman. Seperti biasa pula, mereka berdiskusi soal-soal hal yang menjadi perhatian masyarakat luas. Kebetulan, saat itu saya juga berstatus mahasiswa fakultas filsafat.

“Kadang-kadang saya menyesal jadi warganegara Republik Sandal Jepit ini. Sebab, selalu sering muncul berbagai kasus, tetapi tidak ada tindak lanjutnya,” keluh Slamet yang punya nama asli Didik Wahyudi.
“Contohnya apa?” Sukowiyono bertanya.
“Contohnya, ada begitu banyak korupsi, tertapi presidennya Cuma menghunus pedang. Tidak pernah menghujamkan. Seharusnya, banyaknya kasus korupsi diikuti dengan revisi undang-undang yang berhubungan dengan korupsi. Misalnya, berapapun yang dikorupsi, minimal hukumannya lima tahun, tanpa remisi. Buatlah pasal pembuktian terbalik secara hitam di atas putih. lakukan penyitaan semua harta milik koruptor senilai uang negara yang dikorupsi. Jika kurang, hukumannya ditambah,” sahut Slamet.

“Setuju. Bahkan seorang presiden perlu memerintahkan para menteri dan anak buahnyauntuk membuat sistem sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya, sistem pencegahan korupsi yang efektif dan efisien. Selama ini sistem pencegahan korupsi kurang profesional. Kurang kuat,” Miepsye menambahi.
“Tidak hanya itu. Kalau ada mafia pajak, maka seharusnya presidn memanggil menteri keuangan yang membawahi dirjen perpajakan supaya membentuk sistem dan prosedur perpajakan yang profesional. kalau perlu undang konsultan manajemen asing yang sudah berpengalaman. Atau studi banding ke negara-negara yang sistem perpajakannya sudah profesional. Apa susahnya. Itupun tak dilakukan,” Sudarmaji menambahi.

“Iya. Presiden kita kurang tanggap dan kurang cerdas. Undang-undang yang dibuatpun banyak yang lebih menguntungkan kapitalis, baik kapitalis asing maupun kapitalis domestik. bahkan rakyat yang sudah lama menempati tanah adat atau tanah ulayatpun diusir paksa. bahkan dipukul dan ditembak oleh oknum polisi hingga tewas. Apa solusinya? Tidak ada. Presiden kita memang tidak kreatif,” ujar Ike Kumalasekti. Ike nama cowok.
“Ho’oh. Ekonomi kita 70% dikuasai kapitalis asing. Kapitalis telah dijadikan berhala yang disembah-sembah. Memang benar, kapitalis bisa menciptakan lapangan kerja. Tetapi filsafat kapitalis mengatakan ‘memberi sedikit, mengambil banyak’” begitu komentar Andarini.

“Ada lagi. Soal pelanggaran HAM yang ringan maupun berat. Pemerintah dan para wakil rakyat kita matanya sudah buta semua. Telinganya sudah tulis semua. Seharusnya presiden dan DPR segera membuat undang-undang tentang peradilan HAM. Jadi, semua pelanggaran HAM harus diadili di peradilan HAM. Kalau kita punya peradilan tipikor, apa susahnya membentuk peradilan HAM? Cukup di ibukota negara saja.” Erna mengusulkan.
“Setuju. Kenyataannya, presiden kita tidak punya hati nurani. Bebal. Tidak kreatif. Hanya memilirkan politik saja. Dia itu bukan manajer bangsa dan negara tetapi manajer politik. Kasus tsunamipun belum selesai tuntas. Masih banyak warganya yang belum dapat ganti rumah, padahal itu sudah dijanjikan. Ribuan warga korban lumpur Bakrindo juga belum dilunasi. Pembayarannya diincrit-incrit. Seharusnya kan bisa dipinjami uang negara dulu, dan PT Bakrindo yang mengangsur ke pemerintah. Artinya, semua korban lumpur Bakrindo akan menerima ganti rugi atau tanah dan rumahnya dibeli secara tunai. Kenapa cara berpikir yag mudah ini tidak bisa direalisasikan?” keluh Miepsye.

“Payah,deh! Banyak kasus tetapi tidak pernah diikuti dengan pembuatan sistem. Coba, negara kita yang agraris, garam kok impor. Sayur mayur kok impor. Buah-buahan kok impor. Padahal Thailand yang dilanda banjir, mampu mengekspor beras ke negara kita. Vietnam yang merdeka beberapa puluh tahun, mampu mandiri beras. Menteri pertaniannya benar-benar koplak. Seharusnya presiden mengganti menteri-menterinya yang koplak, tetapi itu tidak dilakukan,” komentar Sukowiyono.

Selasa pagi itu memang tidak ada kuliah karena dosennya sedang ke luar negeri selama tiga bulan. Karena tidak ada matakuliah pengganti atau dosen pengganti, maka tiap Selasa pagi dimanfaatkan untuk berdiskusi.

“Oh, ya. Belum lagi soal BBM. Apa susahnya menaikkan BBM bersubsidi,sih? Kenapa harus berputar-putar kalau motor dan angkutan umum yang boleh beli BBM premium. Sedangkan mobil pribadi harus memakai pertamax dan sejenisnya. Jangan-jangan ini ada campur tangan asing. Maklum, selama ini SPBU Petronas dan SPBU Shell sepi. Kalau mobil pribadi harus beli pertamax dan semacamnya, tentu SPBU mereka akan menjadi ramai.” begitu argumentasi Slamet.
“Masuk akal. Masalah kemacetan lalu liintas juga begitu. Kalau diberlakukan sistem genap-ganjil, pasti kemacetan di ibukota Republik sandal Jepit bisa berkurang 40%. Konsekuensinya, masyarakay akan menggunakan kendaraan umum atau motor. yang mampu beli motor akan beli motor. tapi yang dilakukan memabngun jalan layang sebanyak-banyaknya. Mungkin, proyeknya bernilai ratusan milyar sehingga korupsinya juga besar,” keluh Erna.

“Jumlah partai politikpun seharusnya dibatasi. maksimal lima parpol saja. Jangan dengan alasan demokrasi, maka parpol boleh berdiri sebanyak-banyaknya. Lihatlah, negara-negara maju jumlah parpolnya sedikit. Kebanyakan parpol akan semakin banyak persoalan dan kericuhan politik. Lantas, kapan pemerintah bisa membangun?” Gaguk Wibowo yang sedari tadi diam, ikut berbicara.

Diskusi seperti itu memang menarik. Apalagi sambil makan bakso. Tentu lebih nikmat. Di taman fakultas filsafat itu memang ada tenda-tenda payung yang digunakan untuk berjualan bakso, sekoteng, jagung bakar, es campur dan lain-lain. Suasananya cukup segar dan menyenangkan. Cukup banyak bangku di taman itu.

“Negara kita itu punya banyak masalah, tetapi tidak pernah diikuti dengan langkah-langkah untuk membuat sistem pencegahannya, sehingga kasusnya selalu terulang. Kereta api anjloklah, kemacetan lalu lintas yang abadilah, lorupsi yang permanenlah, kekayaan alam kita yang terus-terusan dikuras para kapitalislah. Masyarakat kecil yang diperlakukan tidak adillah. Mungkin ada sejuta masalah yang tidak pernah dibuat sistem pencegahannya,” kata Erna bersemangat.

“Ada kesan. Kalau terjadi demo anarki atau kerusuhan, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka seolah-olah polisi diberi wewenang untuk menembak rakyat. Terkesan, kalau negosiasi macet atau buntu, rakyat boleh dipukul, ditendang, ditembak dan jika perlu sampai tewas. Terkesan protapnya mengatakan demikian. Artinya, itu merupakan kekerasan dan pekanggaran HAM yang dilindungi undang-undang. Padahal, polisi boleh menembalk hanya dalam posisi membela diri.Iya,kan” itu kata Suidarmaji.

“Iya. Saya setuju dengan pendapat Anda semua. Negara kita banyak kasus, tetapi tiap kali kasus terjadi, tidak pernah dibuat sistem pencegahannya. Sehingga kasusnya terus terulang, terulang dan terulang,” sayapun mulai memberikan komentar.
“Lantas, bagaimana solusi yang seharusnya bagi negara ini?” tanya Erna dan Miepsye hampir bersamaan.

“Solusinya di pemilu. Pilihlah capres-cawapres yang jujur, adil, tegas dan cerdas. Masalahnya adalah, 50% pemilih masih berpendidikan SD. Atau 70% pemilih merupakan pemilih yang awam politik. Mereka memilih asal memilih. hanya berdasarkan kira-kira,” jawab saya.
“Jadi, kualitas pemimpin bangsa ditentukan oleh kualitas para pemilihnya? lantas,bagaimana caranya supaya masyarakat pemilih menjadi pemilih yang cerdas?” tanya Gaguk Wibowo. Pertanyaan yang bagus.

“Solusinya, perlunya pencerahan bagi masyarakat atau rakyat. Pencerahan poltik bisa dilakukan siapa saja dan melalui media apa saja. Intinya, mereka harus memlih capres-cawapres berdasarkan kualitas, apapun partai politiknya. Bukan karena janji, bukan karena hasil survei, bukan karena terpengaruh iklan, bukan terpengaruh teman dan sebagainya. Cuma, hal yang demikian tampaknya kurang realistis. Mungkin nasib bangsa Republik Sandal Jepit harus seperti sekarang ini. Kita cuma bisa berharap agar pemilu mendatang Tuhan memberikan capres-cawapres dan calon wakil rakyat yang berkualitas…” saya menerangkan.

“Mungkinkah itu?” Sukwowoyono ingin tahu.
“Kemungkinan sih ada, tetapi kecil sekali. Siapapun yang nanti jadi presiden, tak akan mampu membuat berbagai sistem yang efektif dan efisien. Mungkin ada perubahan, tetapi perubahannya tidak signifikan. Sekarang saja kita punya presiden tak mampu membuat sistem pencegahan korupsi yang efektif. Bukan dia sih yang membuat, tetapi dia kan bisa memerintahkan ke para pembantunya yang kompeten untuk itu.Apa susahnya? “ ujar saya.

“Ah! Kalau presidennya seperti sekarang ini, tidak mungkin akan ada perubahan. Kita punya presiden bisanya Cuma curhat dan mengeluh. Pandai beretorika,pandai berwacana, tetapi implementasinya nol besar. Hanya omdo saja…” keluh Sukowiyono kesal.
“Ya, beginilah. Selama kita punya presiden koplak, negara kita tetap menjadi Republik Sandal Jepit. Sandal jepit merupakan simbol rakyat kecil. Artinya, rakyat kecil dan rakyat miskin semakin lama semakin tertindas dan terjepit. Pokoknya, kita tak bisa berharap banyak selama kita punya presiden yang koplak begitu…” gaguk Wibowo menambahi.
“Setuju…!!!” serentak teman-teman lainnya menjawab.

Selanjutnya, kami semua asyik makan bakso yang masih hangat dan lezat.

Hariyanto Imadha
Facebooker/Blogger

Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: