CERPEN: Korupsi Terjadi Karena Rakyat Salah Memilih dan Asal Pilih


“TIDAK perlu bicara masalah moral para koruptor. Tidak usaha bicara tentang renumerasi dengan gaji yang besar. Tidak usah bicara tentang reformasi birokrasi. Tidak usah bicara tentang sistem pengawasan. Tidak usah bicara tentang manajemen yang profesional. Korupsi merajalela di Indonesia karena 70% rakyat yang datang ke TPS ternyata salah memilih dan asal pilih…” kata Pak Antasari Suryo dosen saya di fakultas filsafat. Kemudian beliau menunjuk saya untuk memberikan komentar atas argumentasi beliau.

“Setuju, Pak. Tapi itu bisa dipahami mengingat 55% penduduk kita masih berpendidikan SD. Bukannya mereka bodoh, tetapi pengetahuan mereka tentang politik belum mendalam. Hanya kulit-kulitnya saja. Apalagi, mereka datang ke TPS karena merasa pemilu atau pilkada itu wajib. Padahal, menurut undang-undang, memilih itu merupakan hak, bukan kewajiban” jawab saya berdasarkan pengamatan saya selama ini. Saat itu memang sedang ada kuliah matakuliah Filsafat Politik dan kebetulan Pak Antasari Suryo adalah dosennya. Pak Antasari kemudian menunjuk Guritno untuk memberikan jawaban.

“Kalau menurut saya, kualitas pemimpin memang ditentukan kualitas para pemilihnya. Kalau para pemilihnya memilih karena faktor uang atau faktor money politic, maka itu juga bisa menghasilkan koruptor. Money politic tidak hanya diterima rakyat yang hanya berpendidikan SD, mereka yang bergelar S1, S2 dan S3 suaranya juga bisa dibeli.” Guritno berargumentasi.

Satu persatu Pak Antasari bertanya ke para mahasiswa. Sebuah metode perkuliahan yang baik karena dengan demikian para mahasiswa berusaha menggunakan penalarannya. Tidak hanya bersikap pasif sebagai pendengar. Tidak hanya aktif mencatat semua ucapan dosen. Itulah yang dinamakan sistem pendidikan berbasiskan penalaran. Selanjutnya, Pak Antasari Suryo menunjuk Pramono.

“Di samping faktor pendidikan rendah, pemahaman politik yang dangkal dan faktor money politic, saya melihat korupsi juga bisa muncul akibat adanya persepsi yang keliru tentang arti sebuah kesuksesan. Bangsa kita, bangsa Indonesia banyak yang beranggapan bahwa kesuksesan iitu ukurannya uang dan harta. Itulah sebabnya, banyak orang berburu uang dan harta dengan segala cara, termasuk korupsi,” begitu argumentasi Pramono yang kemudian disusul argumentasi Slamet Wahyudi.

“Kalau pendapat saya, korupsi juga bisa terjadi akibat gaya hidup yang mengarah hedonisme. Hidup dengan penuh keinginan untuk bersenang-senang dan bermewah-mewah. sayangnya, untuk mewujudkan keinginannya, seringkali ditempuh dengan cara korupsi,” Slamet Wahyudi memberikan komentarnya.

“Bagus! Sekarang kamu, Yuniarso!” Pak Antasari Suryo menunjuk Yuniarso yang berbaju kotak-kotak biru putih.

“Hmm…Saya menilai, korupsi tidak semata-mata salahnya para koruptor. Tetapi juga salahnya orang lain. Misalnya dalam kasus pajak, pihak perusahaan yang seharusnya membayar pajak tinggi, kemudian melakukan persekongkolan dengan petugas pajak. Negarapun dirugikan. Terciptalah mental-mental korupsi…” Singkat tanggapan  Yuniarsi.

Begitulah diskusi tentang korupsi. Terlalu sering kita mendengar kata korupsi. Pagi, siang,sore,malam dan saat kita tidurpun kata ‘korupsi’ selalu diucapkan orang. Slalu dibicarakan di televisi tentang pemberantasan korupsi. Tidak pernah atau jarang bicara tentang bagaimana caranya melakukan pencegahan korupsi. Kalau negara-negara lain bisa melakukan korupsi, kenapa negara kita tidak bisa?

Sesudah selesai tanya jawab, Pak Antasari Suryopun meneruskan perkuliahannya.
“Maju mundurnya sebuah negara, ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya berpredikat Profesor Doktor sekalipun, kalau tidak punya inisiatif, sholeh, punya leadership yang kuat, amanah dan mandiri, maka korupsi akan berjalan terus di negeri ini. Seharusnya seorang presiden membentuk Dewan Pakar untuk membuat berbagai macam sistem. Sistem itupun harus diuji coba dalam skala kecil. Kemudian disempurnakan. Sesudah itu diberlakukan secara nasional. Masalahnya adalah, pemimpin dipilih rakyat. Celakanya, 70% rakyat salah memilih dan asal memilih. Bagaimana solusinya menurut Anda?”

“Menurut pengamatan saya, Pak. Di negara-negara maju, seperti di Australia, ada semacam kegiatan pendidikan dan pencerahan politik bagi masyarakat. Jadi, mereka memilih pemimpin adalah berdasarkan pertimbangan kualitas. Bukan pertimbangan partai politiknya calon pemimpin. Bukan pula berdasarkan pertimbangan agama, suku, ataupun golongan…” sekarang giliran Eddy Poernomo yang menjawab.

“Saya setuju dengan pendapat Eddy Poernomo. masalahnya adalah, di Indonesia belum ada kegiatan semacam itu. Barangkali ada baiknya semua pergurun tinggi di Indonesia yang melakukan pencerahan itu. Bisa melalui perkuliahan, televisi, radio atau bahkan mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan kegiatan itu. Contoh kecil, dulu di era Soeharto ada penyuluhan tentang keluarga berencana atau KB. Itu sukses besar. Nah, kalau pemerintah melakukan kegiatan pendidikan dan pencerahan politik, niscaya Indonesia akan memiliki pemimpin yang bekualitas.” kata Arifin.

“Betul! Selama ini masyarakat kita memilih berdasarkan simpatinya terhadap parpol. Kalau dia simpatisan parpol A, maka siapapun yang dicalonkan oleh parpol A, maka akan dipilih, walaupun calon pemimpinnya tidak berkualitas. Oleh karena itu, rakyat perlu diberitahu tentang bagaimana ciri-ciri pemimpin yang berkualitas…” Gunawan menambahkan.

Satu persatu Pak Antasari Suryo menunjuk para mahasiswa. Itu dilakukan tiap beliau memberikan kuliah. Dan biasanya, semua mahasiswa wajib bicara. Wajib memberikan argumentasi.

“Ada lagi. Mungkin ada baiknya para pakar psikologi membuat sistem seleksi calon pemimpin yang berkualitas. Misalnya perlunya tes IQ, EQ,SQ,LQ dan tes-tes lainnya yang relevan. Jangan seperti sekarang ini, mentang-mentang dia ketua umum parpol, otomatis dia berhak jadi calon pemimpin. Padahal, dia samasekali tidak berkualitas.” kata Adriani yang kuliah merangkap. Ya di fakultas psikologi ya di fakultas filsafat. Pada universitas yang berbeda. Untung jarak kedua fakultas tersebut tidak berjauhan.
“Oke, saya ulangi pendapat awal saya. “Kita tidak perlu bicara masalah moral para koruptor. Tidak usaha bicara tentang renumerasi dengan gaji yang besar. Tidak usah bicara tentang reformasi birokrasi. Tidak usah bicara tentang sistem pengawasan. Tidak usah bicara tentang manajemen yang profesional. Korupsi merajalela di Indonesia karena 70% rakyat yang datang ke TPS ternyata salah memilih dan asal pilih. Jadi kesimpulan saya,pertama perlu adanya proses seleksi yang benar-benar bisa menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Kedua, perlu adanya pendidikan dan pencerahan politik bagi rakyat. Ketiga, perlu pembentukan sistem hukum yang jelas dan tegas dan menghukum seberat-beratnya terhadap para koruptor,” ujar Pak Antasari Suryo.

“Setuju,Pak. Barangkali ada baiknya para akademisi,baik dosen ataupun para mahasiswa yang mempelopori pencerahan politik. Tidak cukup berdemo saja. Apalagi demonya anarki.” usul Asmarani.

“Baiklah. Semoga pemilu mendatang rakyat tidak salah memilih dan asal pilih lagi. Akibatnya berat. Bisa menimbulkan bencana. Bencana politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, HAM, pendidikan, kesehatan dan bencana di semua sektor…” Pak Antasari Suryo mengakhiri perluliahannya.

Bel tanda istirahatpun berbunyi. Saya dan beberapa teman akrab saya menuju ke kantin untuk makan siang bersama.

Hariyanto Imadha
Facebooker/Blogger

Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: